Jakarta - Selama ini Partai Demokrat (PD) sering diisukan melakukan penggembosan terhadap partai lain. Kini justru partai pemegang kekuasaan ini merasa tengah digembosi dan diadu domba. Siapa berani melakukannya?
Dunia politik memang selalu sarat dengan isu dan gosip. PD sebagai partai penguasa pun tidak bisa lepas dari jeratan gosip. Teranyar skandal proyek Wisma Atlet membuat PD harus pontang-panting menangkis isu yang mengaitkan dua elitnya.
Kedua elit partai besutan SBY itu, sang bendahara umum yang juga anggota Komisi III DPR M Nazaruddin dan anggota Komisi X DPR Angelina Sondakh disebut-sebut terlibat korupsi dalan proyek senilai Rp 191 miliar itu.
Saking santernya skandal ini, Presiden SBY angkat bicara. Maklum sebagai Ketua Dewan Pembina PD dan juga pendiri partai, SBY merasa galau ada kadernya tersandung masalah hukum. Apalagi ada penilaian sebagian kalangan selama ini kader PD ibarat tidak pernah tersentuh bila ada kasus hukum dan KPK pun dianggap tebang pilih.
"Ini sikap saya dan tidak akan pernah berubah bahwa dalam penegakan hukum tidak boleh ada diskriminasi dan tidak boleh ada istilah tebang pilih sekalipun kalau itu menyangkut kader PD atau siapa pun yang berada di jajaran pemerintahan yang saya pimpin. Sikap itu jelas dan tidak pernah berubah," tegas SBY.
SBY pun minta kepada semua aparat penegak hukum, termasuk KPK untuk menegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku. SBY meminta agar kasus hukum dan politik harus dipisahkan. "Saya mengatakan hukum adalah hukum, politik itu adalah politik," tegas SBY.
Bila SBY tegas mendukung langkah KPK, tidak demikian sikap yang ditunjukkan politisi PD. Parpol ini seperti terbelah. Ada kelompok yang mendukung agar Nazaruddin diperiksa. Ada pula yang tidak rela Nazaruddin diperiksa.
Kubu Marzuki Alie merupakan pihak yang tidak keberatan Nazaruddin diperiksa. "Bagi PD, kalau ada kader kita yang terlibat, ada fakta hukum, silakan ditindaklanjuti. Kita berikan kebebasan siapapun yang terlibat, silakan diperiksa," kata Marzuki yang juga Ketua DPR ini.
Sikap berbeda ditunjukkan Ketua DPP PD Bidang Hukum Benny K Harman misalnya menuding ada pihak lain yang ingin mengobrak-abrik partai besutan SBY ini. Menurut Benny, ada upaya tangan tidak terlihat untuk mengadudomba internal PD agar terkesan kepada publik bahwa ada perpecahan di internal partai.
"Kalau ada upaya invisible hand, tangan tak terlihat yang mengobrak-abrik PD mungkin iya. Indikasinya ada BAP yang menyebar di masyarakat. Ada juga informasi yang tidak jelas ujung pangkalnya," ujar Benny.
Dewan Kehormatan PD masih melakukan penyidikan terhadap Nazaruddin dan Angie. Dalam pemeriksaan Rabu (11/5/2011) kemarin malam, keduanya bersumpah tidak terkait kasus tersebut. "Mereka sudah sumpah demi Allah dengan argumentasi mereka," kata anggota Tim Investigasi PD, Ruhut Sitompul.
Ruhut pun sependapat dengan Benny. Bagi Ruhut, skandal Wisma Atlet sudah ditarik-tarik ke ranah politik. "Kami tidak ingin kasus ini dibawa ke ranah politik tapi nyatanya kasus ini sudah dipolitisir," tandasnya.
Ruhut menuding, ada pihak yang sengaja mengkaitkan Nazaruddin dengan tersangka suap Mindo Rosalina Manulang. "Jadi waktu Rosa masuk tahanan Polda, ada yang mencoba membujuk agar Rosa mengkait-kaitkan dengan Pak Nazar," tuturnya.
Tidak lama dari pernyataan Ruhut itu, Rosa pun menyatakan mantan pengacaranya, Kamarudin Simanjuntak sebagai orang yang membujuknya agar menyeret nama Nazaruddin. "Dia (Kamarudin) bilang, yang penting kita hancurkan Partai Demokrat," kata Rosa.
Kamarudin membantah pernyataan Rosa. Ia menyatakan tidak punya kepentingan politik dengan PD. "Saya ini pengacara, bukan politisi, saya tidak bisa memutarbalikkan fakta," kata Kamarudin.
Sementara juru bicara kepresidenan Heru Lelono meragukan ada intrik politik dalam skandal Wisma Atlet. Heru yakin yang terjadi sepenuhnya merupakan penyelenggaraan proses tender pembangunan yang menyimpang.
"Saya berkeyakinan tidak ada intrik politik. Saya di masa lalu cukup lama bekerja sebagai Contruction Management Consultant juga, jadi saya paham ini," ungkap Heru kepada detikcom.
Menurut Heru, yang pernah menjadi konsultan kontruksi ini, bila ada ‘pintu’ terbuka dalam membuat penyimpangan proses pengerjaan sebuah proyek, maka, selalu saja ada ‘invisible power’ yang datang. Invisible power ini bisa berasal dari pejabat atau politisi.
"Sebaiknya kasus ini fokus kepada pembuktian dugaan ada tidaknya penyimpangan dalam proses proyek itu. Kalau terbukti, maka rasanya otomatis yang terlibat akan terkuak," ujar Heru.
Pengamat politik Arie Sudjito menyarankan politisi PD agar mendukung pernyataan tegas SBY. PD sebaiknya tidak berputar-putar melindungi kadernya. "Semestinya PD harus buktikan itu. Caranya adalah membongkar dugaan keterlibatan Bendahara Umum DPP PD dalam kasus ini. Juga nama-nama lain yang disebut-sebut dalam kasus ini,” jelas Arie.
sumber :www.detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
KOTAK ADUAN KOMENTAR